Kabupaten Bangkalan,- Focus Group Discussion (FGD) 3 dan Konsultasi Publik (KP) 2 di Kabupaten Bangkalan pada Selasa (18/10/2022) diselenggarakan dalam rangka perumusan penjaringan masukan juga penyepakatan ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, indikasi program Rancangan Peraturan Kepala Daerah (RANPERKADA) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta pembahasan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dan pengintegrasian hasil KLHS di WP Labang dan sekitarnya.

Mengawali kegiatan, Reny Windyawati, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1, dalam arahannya menyampaikan tujuan penyelenggaraan KP 2 adalah sebagai wadah untuk menjaring masukan dan pandangan dari berbagai stakeholder terhadap penyusunan RDTR WP Labang dan sekitarnya. “Dengan adanya penyusunan RDTR WP Labang dan sekitarnya, diharapkan dapat memberikan dukungan ekosistem investasi serta kemudahan berusaha yang terintergasi dengan sistem OSS,” jelas Reny. Lebih lanjut beliau menekankan bagi pemerintah daerah untuk segera menyusun RDTR, mengingat RDTR merupakan dasar untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam rangka penyederhanaan dasar perizinan.

Pada kesempatan yang sama, Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 terkait pelaksanaan FGD 3 dan KP 2 ini. “Kami berharap melalui penyusunan RDTR WP Labang dan sekitarnya, dapat mengintegrasikan kawasan industri disekitar WP guna mengembangkan Kabupaten Bangkalan yang lebih baik kedepannya,” tutur Wildan.

Pada akhir pertemuan, dilakukan penyepakatan dan penandatanganan Berita Acara mengenai ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, indikasi program RANPERKADA serta pembahasan rekomendasi perbaikan KRP dan pengintegrasian hasil KLHS di WP Labang dan sekitarnya. Hasil kesepakatan akan menjadi dasar masukan dalam penyusunan RDTR dan KLHS.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten, Camat dan Kepala Desa.

Berita Terkait