Kupang - Dalam rangka Integrasi Hasil KLHS dan Penyepakatan Muatan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional melaksanakan Konsultasi Publik kedua. Kegiatan ini merupakan tahapan proses pelaksanaan Revisi Perpres Nomor 179/2014 tentang RTR KPN Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilaksanakan secara tatap muka maupun daring di Sotis Hotel Kota Kupang, serta dihadiri oleh pemangku kepentingan dan kelompok Kerja KLHS RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pusat dan Daerah pada (27/11/2022).

Dalam arahannya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor menjelaskan dalam penyusunan RTR agar memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Penyusunan tata ruang bukan hanya untuk saat ini, namun juga untuk 20 tahun kedepan. “Dalam menyiapkan program pembangunan, KLHS menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan, agar keberlanjutan dapat diwujudkan,” jelas Pelopor.

Sebagai tambahan Beliau juga menjelaskan Kawasan perbatasan dikembangkan untuk kemakmurannya melalui aspek ketahanan dan keamanan, aspek ekonomi dan sosial juga aspek lingkungan. “Kawasan perbatasan dapat ditingkatkan baik dari sisi prosperity, dengan melihat aspek environmental yang didasari security diperbatasan negara”.

Chriesty E. Lengkong, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Nasional KSN Wilayah IV, sebelum memandu jalannya acara menyampaikan bahwa integrasi ruang laut belum dapat dilakukan karena rencana ruang laut masih menunggu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, beliau juga menyampaikan bahwa Penyusunan RTR KPN di Propinsi NTT ini masih akan berlanjut karena saat ini aspek ruang laut belum secara clear sebagai substansi didalamnya.

Tim penyusun materi teknis, Aria menjelaskan dalam penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT beberapa indikasi program yang akan dilakukan adalah menyiapkan rencana jaringan transportasi, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, serta jaringan sumber daya air dan prasarana sarana permukiman.

Sebagai Narasumber perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Fauzia SP memberikan pandangannya bahwa perkembangan di kawasan perbatasan Kepulauan Nusa Tenggara, adanya upaya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah terintegrasi dengan Perpres No. 3 tahun 2019 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), “Pemerintah tidak hanya membangun zona inti PLBN tapi juga mengembangkan kawasan disekitarnya agar bisa mewujudkan pusat ekonomi baru didaerah perbatasan”.

Kepala BP4D Kabupaten Kupang, Marthen turut menanggapi bahwa kita perlu memperhatikan isu terkait adanya pariwisata pada kawasan lindung dan perlu ada pos perbatasan di kawasan selatan untuk pertumbuhan ekonomi.

Berbagai masukan dari seluruh peserta yang terlibat nantinya akan menambah keakuratan muatan RTR KPN di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berita Terkait