Balikpapan – Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara (IKN): Wilayah Perencanaan (WP) 3 IKN Selatan, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Konsultasi Publik secara langsung maupun melalui video conference pada, Senin (07/11/22) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Konsultasi publik pertama ini dibuka oleh Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, Pelopor, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur, OPD Kabupaten Penajam Paser Utara, OPD Kabupaten Kutai Kertanegara hingga Lurah dan Kepala Desa di wilayah yang termasuk ke dalam delineasi WP 3 IKN Selatan, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa, serta perwakilan dari unsur akademisi, asosiasi profesi, dunia usaha hingga tokoh masyarakat.

Dalam mempertemukan serta mensinergikan antara teori perencanaan, kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan IKN, maka perlu diadakan konsultasi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). “Konsultasi Publik merupakan sarana dialog sebagai bentuk keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RDTR 4 WP IKN,” jelas Dhony Rahajoe, Wakil Kepala Otorita IKN.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pembangunan IKN merupakan wadah untuk menunjukkan keberagaman Indonesia. Nantinya, IKN juga akan menjadi pusat pergerakan ekonomi di Indonesia, juga sebagai kota yang berkelanjutan. Terhadap pembangunan IKN, lanjut Dhony, terdapat transformasi yang dicita-citakan untuk Indonesia kedepannya. Salah satu transformasi tersebut ialah transformasi hidup harmonis dengan alam, yaitu terbentuknya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perkembangan sosial, dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Senada dengan Wakil Kepala Otorita IKN, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN, Pelopor mengatakan, bahwa dilakukannya konsultasi publik ini bertujuan menjaring masukan dari seluruh peserta yang hadir dalam penyusunan RDTR 4 WP IKN. Sebagai tambahan, Ia juga memaparkan bahwa urgensi penyusunan RDTR IKN merupakan upaya untuk mendukung kemudahan berusaha dan daya saing investasi, mendukung proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita IKN dan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.

“Rencana Tata Ruang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat baik saat ini maupun di masa depan. Oleh karna itu, Rencana Tata Ruang yang baik sesungguhnya adalah rencana yang dapat diimplementasikan,” tutup Pelopor.

Acara dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan tim penyusun dari masing-masing RDTR WP IKN serta diikuti oleh seluruh peserta secara aktif. Acara ditutup dengan pembuatan berita acara dalam rangka penjaringan masukan serta aspirasi terkait penyusunan RDTR WP 3 IKN Selatan, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa. **

Berita Terkait