16 November 2022
KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KONSULTASI PUBLIK RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DENGAN LAUT LEPAS
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menggelar Konsultasi Publik (KP) Alternatif dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana Program (KRP) pada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) dengan Laut Lepas pada Bulan Oktober lalu. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyepakatan hasil perumusan Alternatif penyempurnaan KRP beserta rekomendasinya.
Pada sesi pembukaan, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor, menyampaikan arahan agar penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. “KLHS ini harus mengarahkan KRP menjadi pembangunan positif bagi ekosistem yang ada, bukan pembangunan yang merusak lingkungan,” ujar Pelopor.
Chriesty E. Lengkong selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang KSN IV menambahkan, bahwa dalam penyempurnaan KRP memerlukan keterkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan. Selain itu Chriesty juga mengingatkan tentang pentingnya rekomendasi KRP yang diusulkan dalam KLHS terhadap perwujudan struktur dan pola ruang.
Pada kesempatan yang sama, salah satu narasumber yaitu Kepala Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badiah, menjelaskan mengenai kawasan konservasi, area konservasi tinggi di luar kawasan konservasi dan satwa prioritas. “Diperlukan perbaikan muatan KRP yang telah memperhatikan perlindungan satwa liar serta daerah yang menjadi home range-nya.” ujar Badiah.
Narasumber lainnya Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angela B. Arundina, menyampaikan masukan kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada delineasi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) dengan Laut Lepas. “Kawasan konservasi laut ini agar menjadi pertimbangan dalam analisis KLHS RTR KPN dengan Laut Lepas dengan memperhatikan peraturan terkait tata ruang laut,” tambah Angela.
Konsultasi publik ini mendapatkan berbagai masukan dari narasumber dan peserta yang menjadi penyempurna alternatif dan rekomendasi KRP yang akan dimuat pada RTR KPN dengan Laut Lepas.
Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional
10 November 2022
KONSULTASI PUBLIK INTEGRASI HASIL KLHS DAN PENYEPAKATAN MUATAN MATERI TEKNIS REVISI PERPRES NOMOR 179 TAHUN 2014
7 November 2022
Ciptakan Sarana Dialog Masyarakat Terhadap Penyusunan RDTR 4 WP IKN terbaru, Otorita Ibu Kota Nusantara Bersama Kementerian ATR/BPN Gelar Konsultasi Publik Pertama
4 Oktober 2022
WUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KENDALIKAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP MELALUI RTR KPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4 Oktober 2022
DUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA KAWASAN PERBATASAN, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR FGD ANALISIS KLHS RTR KPN DENGAN LAUT LEPAS
16 September 2022
MELALUI KONSULTASI PUBLIK, KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (IKN) TENTANG 4 RDTR WP IKN
26 Januari 2023
PENYERAHAN DOKUMEN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA
23 Januari 2023
PILIH TOKYO, JEPANG SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM DISKUSI BERSAMA WORLD BANK SEBAGAI UPAYA ATASI PERMASALAHAN TATA RUANG DI INDONESIA
21 Januari 2023
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG SERAHKAN DOKUMEN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW PROVINSI BANTEN DAN RDTR KAWASAN PANIMBANG
20 Januari 2023
OPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AGRARIA MELALUI INTEGRASI RUANG DAN PERTANAHAN
15 Juni 2022 | https://www.liputan6.com/bisni
RESHUFFLE KABINET: HADI TJAHJANTO JADI MENTERI ATR/BPN, DIHARAPKAN BISA TUMPAS MAFIA TANAH
27 Maret 2022 | https://bisnis.tempo.co/read/1
KEMENPAN RB TETAPKAN JAM KERJA ASN PADA RAMADAN 2022, SIMAK ATURAN LENGKAPNYA
25 Januari 2022 | https://money.kompas.com/read/
VARIAN OMICRON MELONJAK, MENKO AIRLANGGA: TINGKAT KESEMBUHAN 96,40 PERSEN, TAPI HARUS TETAP WASPADA
17 Januari 2022 | https://nasional.kontan.co.id/
PEMERINTAH UMUMKAN NAMA IBU KOTA BARU: NUSANTARA