DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

22 November 2022

PENERBITAN KKPR MELALUI SISTEM OSS MINIMALISIR POTENSI KORUPSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA

Samarinda,- Sebagai matra spasial dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pengaturan tata ruang melalui rencana tata ruang memberikan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang dapat mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan antar sektor bagi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah yang meliputi wilayah darat, wilayah laut termasuk ruang udara.

Selain sebagai acuan pemanfaatan ruang, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga disebutkan bahwa salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dimana KKPR yang diterbitkan harus mengacu kepada rencana tata ruang,

“Kementerian ATR/BPN terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah untuk segera mempercepat realisasi penyusunan Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan memberikan Bantuan Teknis (bantek) kepada daerah-daerah yang dinilai mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi terhadap kawasan sekitar wilayah dan diharapkan dapat mendongkrak iklim investasi Indonesia” demikian diungkapkan Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Sinergi Pemerintah Dan Dunia Usaha Dalam Pemberantasan Korupsi “Persyaratan Dasar Dalam Perizinan Berusaha” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (16/11/2022).

Gabriel mengungkapkan, saat ini, sebanyak 238 RDTR telah disusun oleh pemerintah daerah dan dari 238 RDTR, baru 108 RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Di daerah yang sudah memiliki RDTR, maka penerbitan KKPR, yang dikenal dengan Konfirmasi KKPR, akan diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja karena penilaian dilakukan oleh sistem. “Pada wilayah yang sudah ada RDTRnya, apalagi sudah terintegrasi dengan OSS, pemda tidak akan bertemu dengan pelaku usaha begitupun sebaliknya. Semua bekerja by sistem. Dengan begitu, potensi korupsi dan manipulasi tidak akan terjadi,” jelas Gabriel.

Senada dengan hal tersebut, Rahardjo Siswo Hartono, Kepala Subdirektorat Pelayanan Perizinan, Kementerian Investasi/BKPM mengatakan, poin penting dengan adanya penyederhanaan dalam mengurus kegiatan berusaha melalui sebuah sistem adalah seluruh pelaku usaha akan lebih cepat dan mudah mendapatkan izin melalui OSS dan berujung pada penciptaan lapangan kerja serta pengurangan kemiskinan.

Dengan sistem OSS versi RBA (Risk Based Approach) yang berumur kurang dari satu tahun, Rahardjo mengakui masih terdapat beberapa hambatan, seperti masih banyaknya pelaku usaha yang belum yakin dalam pengajuan persetujuan berusaha. Dengan ketidakyakinan tersebut berakibat banyaknya pelaku usaha yang memohon arahan kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui surat. “Pengajuan surat permohonan arahan dalam perizinan usaha inilah yang justru menghambat dari sisi pelaku usaha. Investor tidak bisa bergerak karena menunggu jawaban dari kami, sedangkan surat yang masuk begitu banyak dan membutuhkan waktu untuk merespon hal tersebut” lugas Rahardjo.

Ia mengingatkan, agar para pelaku usaha tidak perlu ragu-ragu untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Turut hadir pada kegiatan diskusi publik tersebut yaitu perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah pengampu tata ruang di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita