DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

23 November 2022

CIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI PENATAAN RUANG

Jakarta,- Sebagai upaya mewujudkan percepatan penyusunan RDTR di daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan pembahasan lima rancangan RDTR dari empat kabupaten, diantaranya RDTR Kawasan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja Kabupaten Banyumas, RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, RDTR Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Kabupaten Bandung, serta RDTR Wilayah Perencanaan Baleendah Kabupaten Bandung.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid yang hadir secara langsung memaparkan bahwa salah satu tujuan disusunnya RDTR Kawasan Tukak Sadai sebagai tindak lanjut dalam mendukung Industri Sadai dengan tujuan pengembangan kawasan di sekitar Industri Sadai, mengingat Kawasan Industri (KI) Sadai merupakan salah satu kawasan industri prioritas dalam program strategi nasional. “Kawasan Tukak Sadai mempunyai lokasi yang strategis dengan beragam potensi yang dimiliki. Melalui penataan ruang, kami berharap potensi yang ada dapat dimaksimalkan guna meningkatkan investasi bagi Kabupaten Bangka Selatan,” demikian disampaikan oleh Bupati Bangka Selatan.

Jika RDTR Kawasan Tukak Sadai mengutamakan sektor industri pada pengembangan kawasannya, lain halnya dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja Kabupaten Banyumas. RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja memiliki potensi pariwisata serta industri pengolahan makanan. Selain itu, dengan adanya Bandara Jenderal Sudirman di Kabupaten Purbalingga, dapat memberikan dampak berkembangnya Kawasan Perkotaan Sokaraja melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti penginapan, perdagangan jasa, dan akomodasi lainnya. “RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja Kabupaten Banyumas ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat Kabupaten Banyumas dalam mempermudah perizinan,” jelas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas.

Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan, Kabupaten Wonogiri termasuk kedalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. “Kabupaten Wonogiri termasuk kedalam Kawasan Strategis Perkotaan Subosukawonosraten (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten) sehingga terdapat urgensi dalam penyusunan RDTRnya,” ungkap Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.

Pada kesempatan yang sama, turut hadir Bupati Bandung, Dadang Supriatna memaparkan bahwa RDTR Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu dan RDTR Wilayah Perencanaan Baleendah berlandaskan pada potensi lokal yang dimiliki serta menggunakan prinsip berkelanjutan dalam tujuan penataan ruangnya. Sebagai penutup pemaparan pada rapat koordinasi lintas sektor kali ini, Bupati Bandung berharap bahwa, “dengan disusunnya RDTR Kawasan Perkotaan Soreang maupun RDTR Wilayah Perencanaan Baleendah diharapkan dapat mengembangkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Dadang Supriatna.

Menanggapi pemaparan empat kepala daerah sebelumnya, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hardiyawan menjelaskan bahwa pada hakikatnya masing-masing kepala daerah memiliki satu tujuan penataan ruang dalam RDTR yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan mewujudkan pengembangan wilayah melalui penataan ruang. Beliau juga turut mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa, “untuk mengatasi urgensi penyelenggaraan RDTR di daerah, kita harus saling bekerjasama dan berkomitmen dalam mempercepat penyusunan RDTR,” jelas Dwi Hardiyawan.

Beliau juga berharap RDTR ini nantinya bisa terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) agar proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah dapat dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), sehingga proses perizinan di daerah menjadi lebih mudah dan gerbang investasi akan terbuka seluas-luasnya.

Pada kesempatan yang sama turut hadir, Direktur Bina Perencanaan Daeran Wilayah I, Reny Windyawati yang memimpin jalannya diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir baik dari kementerian/lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari masing-masing wilayah perencanaan.**


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita