DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

25 November 2022

RTR SINERGIKAN KEBUTUHAN SEKTORAL YANG TERINTEGRASI

Jakarta,- Dalam menyusun tata ruang, dibutuhkan strategi untuk merancang suatu kawasan agar maju secara bersama-sama dengan melihat potensi dan masalah yang ada di suatu daerah. Dalam melaksanakan peran pembinaan dalam penyelenggaraan penataan ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Perkotaan Betung Kabupaten Banyuasin, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Rupat dan Sekitarnya Kabupaten Bengkalis pada Rabu (23/11) lalu di Hotel Bidakara Jakarta.

Kota Salatiga yang meraih penghargaan sebagai Kota Pratistha Pusaka pada tahun 2021, memiliki tuntutan dan dinamika pembangunan yang tinggi, terutama penguatan tematik Kota Salatiga sebagai Pusat Perdagangan dan Pariwisata. Alasan tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi diperlukannya revisi RTRW Kota Salatiga.

Penjabat Wali Kota Salatiga, Sinoeng N. Rachmadi yang hadir pada rapat ini menyampaikan bahwa potensi fungsional yang melekat di dalam predikat Kota Salatiga ke depan adalah sebagai kota Liveable dan Lovable. “Sebagai kota liveable kami berharap dengan potensi UMKM dan ekonomi kreatif yang ada, akan mampu memberikan multiplier effect, yang kami persembahkan bagi peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat termasuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.

Sementara untuk menjadi kota lovable Ia menjelaskan beberapa indikator meliputi tentang potensi indeks pendapatan perkapita, kemudian indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan yang relatif rendah, kondusifitas wilayah, dan yang tidak kalah penting adalah tentang infrastruktur dan terbukanya peluang investasi.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Bupati Muara Enim Kurniawan AP yang juga hadir langsung menjelaskan bahwa Kecamatan Lawang Kidul yang berada dalam Kabupaten Enim merupakan salah satu wilayah yang memiliki ciri perkotaan dan tingkat perkembangannya cukup tinggi. Dengan tingginya pertumbuhan aktivitas perdagangan dan jasa, serta tingginya investasi pada sektor tambang menjadi salah satu motor penggerak tumbuhnya aktivitas pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentunya tidak ingin bergantung pada aktivitas pertambangan batu bara di masa yang akan datang. Berkaitan dengan kondisi tersebut serta dengan mempedomani tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Muara Enim dan RPJMN Kabupaten Muara Enim maka upaya penataan ruang di kawasan Perkotaan Tanjung Enim disusun untuk mewujudkan kawasan perkotaan Tanjung Enim sebagai kota wisata berbasis tambang melalui peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana.

Hadir mewakili Bupati Banyuasin, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono menyampaikan bahwa penyusunan RDTR menjadi salah satu komitmen pemda mewujudkan program prioritas Banyuasin dan infrastruktur bagus di Kabupaten Banyuasin. Ia menambahkan pentingnya RDTR menjadi pintu gerbang investasi di Kabupaten Banyuasin, untuk memudahkan perizinan karena akan terintegrasi dengan OSS, serta kepastian investasi di Banyuasin.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni mengungkapkan posisi pulau Rupat sangat strategis dikarenakan berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan alur pelayaran internasional. Dari aspek pariwisata, terdapat beberapa objek wisata pantai di Pulau Rupat. “Tujuan penataan Wilayah Perencanaan Rupat dan Sekitarnya yaitu mewujudkan Kawasan Rupat dan Sekitarnya sebagai kawasan pariwisata skala internasional, pusat pertanian dan perikanan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya,” ujar Kasmarni.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Dwi Hariyawan yang hadir memberikan arahan, menyoroti kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disetiap wilayah perkotaan yang sedang dibahas. Ia menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan RTH perkotaan dapat ditingkatkan melalui Indeks Hijau Biru dengan berpedoman pada Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Tata ruang sebagai suatu tools untuk mensinergikan berbagai kebutuhan sektor. Semua perencanaan tata ruang akan diturunkan dalam program pembangunan. Penyusunan tata ruang merupakan bagian kecil dari penyelenggaraan penataan ruang. Penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk dalam Pelaksanaan. Ke tiga 3 unsur tersebut harus kuat dan dikawal dengan baik dalam pelaksananaannya. Bagaimana RTR menjadi implementatif, indikasi program harus RTR harus benar-benar diperhitungkan dengan menyeluruh. Sehingga rencana dapat terlaksana dengan baik dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat.


Sumber : Dit. Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita