DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

26 November 2022

KOORDINASI LINTAS SEKTOR, MOMENTUM SELARASKAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang kembali melakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait pembahasan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Pembahasan rancangan RTRW dan RDTR tersebut diantaranya, RTRW Kabupaten Tulungagung, RTRW Kabupaten Wonosobo, RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Perkotaan Nganjuk dan RDTR WP Perkotaan Kertosono Kabupaten Nganjuk, serta RDTR Kawasan Perkotaan Bayung Lencir dan RDTR Kawasan Perkotaan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.

Berkesempatan menjadi kepala daerah yang pertama memaparkan rancangan RTRWnya, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung, seperti komoditas sayur mayur dan komoditas rintisan yaitu pengembangan Bunga Krisan sebagai pengembangan usaha baru.

Penguatan kawasan agropolitan juga didukung dengan hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dimana Tulungagung menjadi salah satu daerah yang termasuk di dalam kawasan lingkar tersebut. “Dengan terbukanya akses jalan melalui PSN Selingkar Wilis, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan potensi Tulungagung di bidang pertanian dan perkebunan, serta pariwisata” ungkap Maryoto.

Bukan hanya Tulungagung yang berfokus pada pengembangan kawasan agropolitan, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar mengatakan, Kawasan Wonosobo pun termasuk daerah yang mengandalkan pertanian sebagai potensi daerah berdasarkan lapangan usaha. “Program unggulan kami salah satunya yaitu pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, maka kita dorong agar pengembangan agroindustri dapat dimaksimalkan sebaik-baiknya” jelasnya.

Dari aspek pengembangan Proyek Strategis Nasional, rancangan RTRW Kabupaten Wonosobo telah mengakomodir reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota Purwokerto-Wonosobo. “Semoga dengan direkativasi jalur kereta api ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Wonosobo dan bisa mengejar daerah lain untuk semakin maju dan berkembang” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi berkesempatan untuk memaparkan dua rancangan RDTR daerahnya, yakni RDTR WP Perkotaan Nganjuk dan RDTR WP Perkotaan Kertosono. Marhaen menjelaskan bahwa perkotaan Nganjuk difokuskan sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Kertosono dititikberatkan sebagai pusat bisnis dan pusat perdagangan.

Ia menambahkan, pembangunan Proyek Strategis Nasional yang berada di daerah Nganjuk, Jawa Timur juga sedang berjalan yaitu Bendungan Semantok, yang diproyeksi akan menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara. “Oleh karena itu, Kami berharap Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan penyusunan RDTR ini dengan segera menerbitkan persetujuan substansi pasca rapat lintas sektor ini dilakukan,” tegas Marhaen.

Dua rancangan RDTR terakhir yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Babat Toman dan RDTR Kawasan Perkotaan Bayung Lencir dipaparkan secara langsung oleh Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi. Apriyadi menuturkan, salah satu isu strategis Kawasan Perkotaan Babat Toman adalah Sentra Pengolahan Gambir dimana sentra ini merupakan salah satu kegiatan dan komoditas unggulan Kabupaten Musi Banyuasin yang perlu didukung dan dikembangkan lebih lanjut.

Adapun isu strategis pada rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Bayung Lencir adalah adanya rencana infrastruktur strategis yaitu rencana jaringan jalan tol lintas Sumatera trase Betung (Simpang Sekayu)-Tempino – Jambi. “Dengan salah satu exit tol berada di Wonorejo-Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir yang masuk kedalam delineasi kawasan perencanaan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat bergerak lebih cepat” tutur Apriyadi.

Memberikan arahan terhadap pemaparan tiga kepala daerah di atas, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan mengungkapkan, dalam rangka penerbitan peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada), sejumlah tahapan harus dilalui terlebih dahulu, seperti koordinasi lintas sektor dan penerbitan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN. “Selain untuk mensinkronkan dan menyelaraskan antara kebijakan strategis pemerintah daerah dengan kebutuhan pemerintah pusat, pertemuan lintas sektor ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas rancangan perda/perkada, agar peraturan ini dapat diimplementasikan di lapangan,” jelas Dwi Hariyawan.

Terkahir, Dwi juga menyoroti terkait mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau yang harus termuat di setiap rencana tata ruang yang disusun. Untuk RTH, Ia menegaskan bahwa ketentuan RTH harus mengacu kepada Permen ATR/Kepala Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan pada isu kebencanaan, Dwi menekankan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi rawan bencana apalagi rawan bencana tinggi, harus disiapkan secara matang prosedur mitigasi bencana dan jalur evakuasi tersebut.**


Sumber : Sekretariat Ditjen Tata Ruang

Kembali ke halaman sebelumnyaIndeks Berita