Mataram – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar rapat finalterm Evaluasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dilakukan sebagai bentuk penguatan peran kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan.

Pada rapat tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi 16 Kantor Wilayah (kanwil) BPN yang mencakup 77 Kabupaten/Kota yang dikumpulkan database-nya. Lebih lanjut, database yang dikumpulkan nantinya menjadi input dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa menyampaikan, RDTR merupakan pintu masuk sekaligus guidelines investasi di daerah. “Dengan RDTR, maka investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja, serta dinamika dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Direktur Jenderal Tata Ruang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Rahma Julianti menjelaskan pentingnya peran kanwil BPN dan kantah dalam penyusunan RDTR. “Peran kanwil BPN dan kantah dalam fasilitasi penyusunan RTR diharapkan dapat mendukung percepatan penyusunan RDTR dengan tujuan mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah”, demikian disampaikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.

Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Slameto Dwi Martono yang menyampaikan bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki potensi dalam sektor pariwisata dan pertanian. “Sebagai upaya mendukung potensi Nusa Tenggara Barat khususnya pada sektor pariwisata, nantinya akan disusun beberapa RDTR yang berada di wilayah Mandalika, Kawasan Pendukung Mandalika, Lombok Utara, serta Lombok Tengah,” tutup Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada acara fasilitasi ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Jafung analis kebijakan ahli madya Kementerian Koordinator Perekonomian Marcia, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Hendricus Andy Simarmata, dan perwakilan pokja Datin Ditjen Tata Ruang Aris Munandar.**

Berita Terkait