Yogyakarta,- “Negara ini jika tidak dikelola dengan kesadaran, olah pikir dan olah tindak, akan mudah kisruh. Begitu juga dengan pengelolaan sumber daya agraria kita yang harus dioptimalisasi sebaik mungkin dan berkelanjutan” hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa saat menjadi narasumber dalam forum diskusi Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Agraria Melalui Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan, Selasa (17/01/2023). Forum diskusi ini diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dan mendapatkan animo yang tinggi dengan dihadiri oleh lebih dari 500 orang taruna/taruni STPN.

Gabriel melanjutkan, sumber daya agraria adalah cita-cita konstitusi. Adapun pengaturan sumber daya agraria telah tertuang di Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). “Merujuk pada UUPA, cakupan sumber daya agraria kita sangat luas, terdiri atas bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Cara mengoptimalisasi sumber daya agraria, diantaranya yakni integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi. Oleh karena itu, saya ingin integrasi tata ruang dan pertanahan tidak hanya berfokus pada integrasi kelembagaan tetapi juga dari aspek regulasi dan proses bisnisnya” tegas Gabriel.

Dalam mengintegrasikan aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikan prinsip 3 R yaitu Right, Restriction and Responsibility ke dalam sertipikat. “Misal ada kasus dimana tanah kita yang sudah terbit hak atas tanahnya dan di tata ruang berada di sempadan, maka seharusnya sertipikatnya dilengkapi dengan 3R. Harapannya pemegang semakin memahami hak dan kewajiban atas tanah," ucapnya. Prinsip 3 R adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah.

Sebagai penutup, Ia juga menekankan bahwa pada proses penyusunan Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah mempertimbangkan data pertanahan sebagai data yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis. “Dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 terkait Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, tertuang bahwa salah satu tugas dan fungsi Kanwil dan Kantah BPN yaitu fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah. Amanat ini menjadi penegasan bahwa baik Direktorat Jenderal Tata Ruang dan BPN telah menjadi satu kesatuan dan bersama sama kita mengawal tata ruang di daerah” tutupnya. (AD/NR)

Berita Terkait