Jakarta – Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan dapat diaplikasikan, tak dapat dipungkiri jika dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh beragam permasalahan terkait tata ruang. Sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah terkait tata ruang di Indonesia serta Menyusun strategi kedepannya, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama World Bank menggelar diskusi dengan tema Learning From Urban Development Experience In Japan: From Regulation, Planning To Implementation pada Kamis, (19/01/23).

Diadakannya diskusi ini merupakan sebuah upaya Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang tata ruang di Indonesia. Terkait itu, dirasa perlu untuk dilakukan sebuah pembelajaran berdasarkan pengalaman (best practices) yang berasal dari negara lain mulai dari perencanaan, perizinan, hingga manajemennya. “Sebagai best practices kali ini, kami mengundang world bank untuk mengetahui lebih dalam terkait sistem zoning di Jepang yang sederhana namun bersifat nasional,” ungkap Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Eko Budi Kurniawan dalam pembukaannya.

“Baik Jepang maupun Indonesia memiliki beberapa kesamaan terkait tata ruang,” lanjut Yuko Arai, Urban Development Specialist, World Bank, “cepatnya pertumbuhan penduduk di Jepang maupun Indonesia mengharuskan diselenggarakannya pembangunan yang sama cepatnya dengan pertumbuhan penduduk,” jelas Yuko.

Lebih lanjut Yuko menjelaskan kunci kebijakan spasial serta peraturan yang membentuk perkotaan di Jepang yaitu area perencanaan kota yang terbagi menjadi 2 (dua), yakni Urbanization Control Area (UCA) serta Urbanization Promotion Area (UPA). Bagi para investor yang akan membangun di dalam area UPA akan mendapatkan insentif, sedangkan investor yang membangun di dalam area UCA akan diberikan disinsentif. “Sistem zoning di Jepang relatif sederhana dengan 12 (dua belas) klasifikasi matriks atau ketentuan zonasi, serta mudah diakses dan dipahami publik,” ujar Yuko.

Sebagai penutup diskusi kali ini, Yuko menyampaikan terdapat pendekatan bertahap untuk manajemen pembangunan yang lebih baik untuk Indonesia, diantaranya perlunya sistem yang sederhana dan mudah dipahami untuk mengelola dan mengontrol pembangunan pada daerah yang tidak mempunyai RDTR sambil terus mempercepat penyusunan RDTR itu sendiri, serta perlunya memprioritaskan daerah dengan investasi yang membutuhkan RDTR.

Hadir secara langsung, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa. Beliau menyampaikan jika spatial planning di Indonesia merupakan gambaran akan 20 tahun yang akan datang yang digambarkan ke dalam sebuah peta yang kemudian dicantumkan beberapa ketentuan zonasi serta indikasi program. “Saya harap setelah dilakukannya pembelajaran dengan world bank terkait perencanaan, perizinan, hingga manajemen lahan merupakan sebuah upaya untuk merefresh kembali strategi-strategi kita kedepannya dalam melakukan perencanaan tata ruang yang lebih baik di Indonesia,” tutup Gabriel.

Diskusi kali ini turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Farid Hidayat serta perwakilan Eselon III lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang. (DH/FR)

#DitjenTataRuang
#BersamaMenataRuang

Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Twitter, Instagram, Tiktok @DitjenTataRuang
Facebook, Youtube: Ditjen Tata Ruang
Situs: tataruang.atrbpn.go.id

Berita Terkait