Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang kembali menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan agenda pembahasan 3 (tiga) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), diantaranya RDTR Kota Padang, RDTR Kota Tegal, dan RDTR Kecamatan Losari Kabupaten Brebes di Sutasoma Hotel Jakarta, Rabu (1/02/2023).

Berkesempatan memaparkan rancangan RDTR Kota Padang, Wali Kota Padang Hendri Septa mengungkapkan, Kota Padang dalam sistem perkotaan nasional memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sebagai Kota Inti Perkotaan Metropolitan Palapa (Padang, Lubuk Alung, Pariaman).

Adapun dalam tujuan penataan ruang RDTR Kota Padang, salah satunya menyinggung terkait aspek mitigasi bencana, yaitu mewujudkan Kota Baru Padang sebagai pusat pelayanan publik yang terpadu yang berbasis mitigasi bencana. “Kami juga baru saja diberikan penghargaan oleh UNESCO-IOC untuk Tsunami Ready Community (TRC) atau Daerah Tangguh Bencana bersama wilayah-wilayah lain di berbagai dunia. Ini yang akan kita terus pertahankan kedepannya” ujar Hendri.

Hendri berharap, rancangan Perkada RDTR agar dapat segera ditetapkan sehingga dapat dijadikan landasan pemerintah daerah dalam upaya penataan dan pemanfaatan ruang kota.

Jika RDTR Kota Padang mempunyai tujuan penataan ruang dengan salah satu fokus mitigasi bencana, maka RDTR Kota Tegal mempunyai tujuan penataan ruang untuk mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari dengan 3 (tiga) fokus utama yaitu pengembangan Waterfront City, penataan kawasan kota dan pengembangan fasilitas publik. “Kami sedang mengembangkan Tropical Waterfront City melalui pendekatan potensi, karakter dan kekhasan pesisir pantai dengan prinsip ekologis, ekowisata, integrasi aksesibilitas dan community based” ungkap Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono.

Dedy juga menuturkan pengembangan Terminal Tipe C yang sekarang sedang dibangun di Kota Tegal, dipastikan dalam waktu dekat sudah hampir selesai.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Bupati Brebes, Urip Sihabudin menjelaskan bahwa RDTR Kecamatan Losari ini sudah ditunggu oleh pemerintah daerah dan para stakeholders, khususnya untuk menentukan kawasan peruntukan industri di Brebes. “Saat ini banyak investor yang sudah berdatangan ke Kabupaten Brebes. RDTR sudah dinantikan selain oleh kami pemerintah daerah, namun juga oleh masyarakat. Dengan adanya investasi dan nantinya berkembang menjadi kawasan industri, maka akan sejalan dengan peningkatan lapangan pekerjaaan untuk masyarakat Kota Brebes. Selain itu, RDTR ini akan membuat operasionalisasi ruang semakin terkendali dan yang paling penting, memberikan dampak positif bagi perekonomian negara” lugas Urip.

Ia berharap kedepannya, Kabupaten Brebes tetap akan mendapatkan bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN terkait penyusunan regulasi di bidang penataan ruang. “Kedepan, kami akan segera menyusun RDTR-RDTR lainnya, sehingga dibutuhkan arahan dan bimbingan kembali dari Ditjen Tata Ruang” ucapnya.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa mereview kembali instruksi Presiden Joko Widodo, agar terus menggiatkan investasi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mewujudkan iklim investasi tersebut, instrumen yang dibutuhkan salah satunya adalah RDTR. “RDTR dibutuhkan sebagai acuan penerbitan Konfirmasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), yang mana KKPR ini akan digunakan sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruangnya” jelas Gabriel.

Ia melanjutkan, Perintah Presiden RI untuk sesegera mungkin melakukan percepatan penerbitan RDTR dan mengintegrasikan RDTR dengan sistem OSS (Online Single Submission) bertujuan agar pengajuan perizinan berusaha yang masuk, bisa terbit KKPRnya by sistem oleh OSS dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

“Dengan begitu, proses perizinan tidak ada lagi intervensi oleh pejabat publik. Saya sangat berharap produk rencana tata ruang yang kita hasilkan sangat qualified, terpercaya dan comply dengan sistem OSS RBA (Risk Based Approach)”.

Gabriel juga menegaskan, pada saat proses penyusunan rencana tata ruang, agar kantor pertanahan BPN dapat secara aktif memperhatikan, mengawal dan mengoverlaykan rancangan rencana tata ruang dengan peta-peta pendaftaran tanah yang ada di BPN. “Ada beberapa kejadian saat RDTR ditetapkan, bidang tanah masyarakat yang sudah bersertipikat, terkena peruntukan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Sedangkan di dalam indikasi programnya, tidak ada program untuk melakukan sewa tanah masyarakat maupun pembebasan tanah masyarakat. Ini harus benar-benar dicermati agar tidak ada satupun dari perencanaan tata ruang yang mengakibatkan potensi rugi bagi masyarakat” tegas Gabriel menutup sesi pembukaan pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor kali ini.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pembahasan dan konfirmasi muatan teknis bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait yang dipimpin langsung oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati. (AD/SR)

Berita Terkait