Jakarta,- Pembangunan IKN yang mengusung konsep future smart forest city yang berbasis inovasi dan teknologi, sejalan dengan arah pembangunan wilayah Pulau Kalimantan yang mendorong diversifikasi ekonomi namun tetap mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, mempunyai visi mewujudkan IKN sebagai Kota dunia untuk semua. Ibu Kota Nusantara dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta menjadi simbol identitas nasional. Tersedianya produk perencanaan tata ruang secara lengkap dari hierarki level makro hingga level mikro sangat diperlukan sebagai acuan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan program pembangunan secara terpadu, serta menjadi sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan IKN.

“Adanya IKN ini bukanlah sesuatu hal yang tiba-tiba muncul namun benar-benar direncanakan di dalam rencana tata ruang guna mewujudkan Indonesia Emas 2045” ungkap Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa saat membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhanas RI di Jakarta, (24/05/2023). Mengusung tema “Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Strategis IKN Sebagai Kota Dunia untuk Semua”, kegiatan ini dihadiri oleh 100 orang peserta yang datang dari berbagai kalangan seperti TNI, Polri, Kementerian/Lembaga dan beberapa perwakilan Negara Sahabat (Arab Saudi, Singapura, Zimbabwe, Pakistan).

Gabriel melanjutkan, agar dapat mencapai Indonesia Emas 2045, persebaran ekonomi harus lebih merata dengan hub-nya berada di Kalimantan Timur. “Saat ini kami sedang melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada daerah penyangga IKN seperti Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Utara. Pembangunan IKN akan menciptakan multiplier effect bagi daerah sekitarnya termasuk pertumbuhan ekonomi” jelasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tambah Gabriel, senantiasa siap mendukung Otorita IKN dari aspek tata ruang dan pertanahan. Melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN (RTR KSN IKN), Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Otorita IKN kemudian menjabarkan lebih detail perencanaan dan pemanfaatan ruangnya melalui 9 (sembilan) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) IKN.

RDTR IKN berperan penting sebagai operasionalisasi kebijakan Masterplan IKN dan RTR KSN IKN ke dalam perencanaan ruang skala 1:5.000, mendukung kemudahan berusaha dan daya saing investasi melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dilaksanakan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perolehan tanah, serta acuan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan.

“Dari 9 WP, 4 (empat) diantaranya telah ditetapkan menjadi Perka OIKN yaitu, RDTR WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur 1, dan RDTR WP 5 IKN Timur 2. Saat ini, Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan percepatan agar 5 (lima) RDTR lainnya segera rampung tahun ini” tutup Gabriel. (AD/NP)

Berita Terkait