DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Dari Media Penataan Ruang
Halaman 1 dari 179

9 Agustus 2021 | https://bisnis.tempo.co/read/1

JOKOWI LUNCURKAN OSS BERBASIS RISIKO: SAYA TIDAK MAU LAGI DENGAR ADA SUAP

TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin mendengar lagi ada suap di kalangan birokrasi. Hal itu dia sampaikan saat peluncuran sistem Online Single Submission atau OSS Berbas ...

6 Agustus 2021 | https://money.kompas.com/read/

MENKO AIRLANGGA HARAP PERENCANAAN RUANG TERINTEGRASI DIOPTIMALKAN UNTUK SEKTOR KESEHATAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, pemanfaatan perencanaan ruang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta terus dioptimalkan termasuk dalam penanganan kesehatan.

Pasalnya, Kebijakan Satu Peta yang menyediakan sistem informasi berbasis ...

1 Mei 2021 | https://jogja.tribunnews.com/2

PRODI PWK ITNY SIAP BERKONTRIBUSI DALAM PENYIAPAN DATABASE RENCANA DETAIL TATA RUANG

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (PWK ITNY) siap berkontribusi dalam pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).< ...

23 April 2021 | https://www.kompas.com/propert

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN WAJIB MEMILIKI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat da ...

13 April 2021 | https://www.beritasatu.com/eko

AIRLANGGA: KEBIJAKAN SATU PETA BANTU PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah selalu berkomitmen untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu hingga hilir.

Sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya di b ...