DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Penataan Ruang
Halaman 4 dari 594

7 Juni 2021 | Setditjen | 99

DJTR KAWAL REVISI PERDA RTRW PROVINSI JAWA BARAT DAN RTRW KOTA BANDUNG

Bandung,- Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial beserta jajaran menyambut kunjungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam agenda Pembahasan Laporan Progres Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Ranperda RTRW Kota Bandung y ...

5 Juni 2021 | Setditjen | 94

TINGKATKAN EKOSISTEM INVESTASI, KKPR HADIR PERMUDAH SYARAT PERIZINAN BERUSAHA

Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (03/06/21). Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan K ...

4 Juni 2021 | Setditjen | 95

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG MENYERAHKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2041

Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki menyerahkan secara resmi dokumen Persetujuan Substansi (Persub) RTRW Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041 kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diterima langsung oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou beserta jajarannya yang turut hadir pada Seni ...

4 Juni 2021 | Setditjen | 85

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG CARI TALENTA BERKUALITAS MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Jakarta,- Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjembatani dan mengamankan ketersediaan talenta berkualitas bagi industri nasional yang membutuhkan solusi alternatif untuk mendapatkan talenta yang sesuai dengan kualifikasi dan cocok dengan budaya organisasi ...

3 Juni 2021 | Setditjen | 38

USULAN PERUBAHAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUNGGUMINASA-CAMBAYYA DEMI TERTIBNYA PEMBANGUNAN

Jakarta,- “Pemerintah daerah hanya punya waktu 1 (satu) bulan untuk menetapkan Perkada sejak persetujuan substansi terbit. Persub yang sebelumnya argonya sudah jalan namun kita tunda karena terdapat perubahan dalam rencana pola ruang terkait Rancangan RDTR,” ujar Direktur Jenderal Tat ...

Berita lainnya

Dari Media

Web Links