DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Penataan Ruang
Halaman 6 dari 594

20 Mei 2021 | Pemanfaatan | 174

IZIN TAMBANG TIDAK SESUAI RTR, KEGIATAN USAHA BERPOTENSI TERHENTI

Izin pertambangan yang sudah terbit namun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), berpotensi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha. Baik dalam penerbitan perizinan lingkungan maupun persetujuan pemanfaatan ruangnya. Demikian diungkapkan Analis Kebijakan Muda Kementerian Energi dan Sumber D ...

11 Mei 2021 | Pemanfaatan | 174

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, SATGAS PERCEPATAN INVESTASI AKAN LANGSUNG BEKERJA

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Pembentukan Satgas ini sebagai upaya pengawalan (end to end) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Selain itu, untuk meningkatkan investasi dan kemudahan ber ...

7 Mei 2021 | PPTR dan PRD | 273

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG SERAHKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KOTA SURAKARTA

Jakarta,– Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati melakukan penyerahan Surat Persetujuan Substansi beserta dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2042, Selasa (4/5) s ...

4 Mei 2021 | Setditjen | 226

SYARAT KONFIRMASI KKPR, RENCANA DETAIL TATA RUANG HARUS TERINTEGRASI DENGAN ONLINE SINGLE SUBMISSION

Jakarta,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyebarluaskan kebijakan penataan ruang yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

“Kami perwakilan Pemprov ...

3 Mei 2021 | Pemanfaatan | 180

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN, TINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH DAN DUKUNGAN AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA

Semarang,- “Rencana Pembangunan Jalan tol Yogyakarta-Bawen ini sudah termaktub dalam Perpres 109 tahun 2020 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang lokasinya berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Maka harus dipastikan dokumen perencan ...