.:: Direktorat Jenderal Tata Ruang - Kementerian ATR/BPN ::.

Index Berita Penataan Ruang

Halaman 603 dari 627

5 September 2006 | Berita Tata Ruang | 318

RUUPR HARUS MEWADAHI ASPEK HANKAM

Rancangan Undang-undang Penataan Ruang (RUUPR) harus mewadahi aspek pertahanan dan keamanan. Provinsi Banten sebagai daerah yang memiliki kawasan pesisir/pantai berharap RUUPR juga mengatur dampak kawasan pesisir/pantai terhadap pertahanan dan kemanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
...

5 September 2006 | Berita Tata Ruang | 298

TATA RUANG WILAYAH MASIH CARUT-MARUT

Pascareformasi dan era otonomi daerah menyisakan sebuah masalah utama yaitu carut-marutnya tata ruang di berbagai kota dan kabupaten. Itu dibuktikan dengan tidak adanya lagi otoritas gubernur untuk ikut mengendalikan tata ruang karena walikota atau bupati punya otoritas baru.

“Yang se ...

2 September 2006 | Berita Tata Ruang | 371

Longsor di Sibolga Tewaskan Dua Warga

KOMPAS – Longsor di Kota Sibolga Sumatera Utara, Sabtu (2/9) pagi menewaskan dua warga Rudi (4) dan Fery (2). Longsor itu terjadi di pemukiman penduduk di dataran miring Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. “Dalam musibah itu, empat rumah warga rusak berat. Sebelum kejadian, hujan lebat mengguyur ...

28 Agustus 2006 | Berita Tata Ruang | 317

KONSISTENSI PENATAAN RUANG DAN PEMANFAATAN, LANGKAH ANTISIPASI KURANGI AKIBAT BENCANA ALAM

Konsistensi antara aspek penataan ruang dengan pemanfaatannya di lapangan diperlukan sebagai langkah antisipasi mengurangi kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat bencana alam. Hal tersebut penting mengingat wilayah Indonesia yang rawan terhadap berbagai bencana alam termasuk bencana alam ...

25 Agustus 2006 | Berita Tata Ruang | 449

PENGENDALIAN BANJIR PLG LAMUNTI-DADAHUP GUNAKAN SISTEM BLOK

Pengendalian banjir pada Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Lamunti Dadahup, Kalimantan Tengah (Kalteng) dilakukan dengan sistem blok yang dilengkapi dengan pintu pengendali banjir bersekat dan gorong-gorong. Pintu pengendali banjir dibuat dengan sekat balok ditujukan agar masyarakat mudah mengoperasik ...

Berita lainnya

24 Januari 2022

PENYERAHAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN BENGKALIS, RTRW KABUPATEN KUDUS, DAN RTRW KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
15 Januari 2022

DJTR RANGKUL CIVITAS AKADEMIKA UNTUK SUKSESKAN PROGRAM INSPIRING BATCH II 2022
13 Januari 2022

PENYERAHAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKADANA
12 Januari 2022

DORONG PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN TANAH LAUT, PEMERINTAH KAJI RDTR WP PELAIHARI DAN TAKISUNG

Dari Media

17 Januari 2022 | https://nasional.kontan.co.id/

PEMERINTAH UMUMKAN NAMA IBU KOTA BARU: NUSANTARA
4 Januari 2022 | https://www.republika.co.id/be

INMENDAGRI TERBARU, STATUS PPKM DI JAKARTA NAIK JADI LEVEL 2
20 Desember 2021 | https://nasional.kontan.co.id/

ADA OMICRON, KEBIJAKAN PENGETATAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA NATARU TAK BERUBAH
9 Agustus 2021 | https://bisnis.tempo.co/read/1

JOKOWI LUNCURKAN OSS BERBASIS RISIKO: SAYA TIDAK MAU LAGI DENGAR ADA SUAP