DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Index Berita Penataan Ruang
Halaman 8 dari 594

28 April 2021 | Setditjen | 113

TINGKATKAN KUALITAS SDM BIDANG TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN SOSIALISASIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Semarang,- Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih adaptif dengan kebutuhan zaman. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ...

27 April 2021 | Setditjen | 141

DIRJEN TATA RUANG: PENETAPAN PERDA RTRW DILAKSANAKAN PALING LAMA 2 BULAN SEJAK TERBIT PERSETUJUAN SUBSTANSI

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun ...

27 April 2021 | Perencanaan | 458

PROSES PENYUSUNAN DAN INTEGRASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG NASIONAL

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan secara terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional melaksanakan k ...

24 April 2021 | Setditjen | 241

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) ACUAN UTAMA PERIZINAN BERUSAHA

Palembang,- Kemudahan berusaha menjadi salah satu dari lima asas diselenggarakannya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK). Lima asas tersebut ialah; Pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. Untuk melaksanakan asas-asas tersebut, Pemerintah telah menerbitkan 49 ...

22 April 2021 | Pemanfaatan | 664

PEMERINTAH TEGASKAN PENDELEGASIAN PENERBITAN KKPR OLEH KEPALA DAERAH TANPA MENGURANGI KEWENANGAN MENTERI

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah ditetapkan. Salah satu muatan penting yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur, ...