Kajian Pustaka Keterkaitan Infrastruktur Publik dan Ekonomi
Oleh : Ir. Putu Rudi Setiawan Msc
Terdapat beragam pengertian tentang infrastruktur publik. Salah satunya, World Bank (1994) yang mendefinisikan dalam konteks ekonomi sebagai terminologi yang memayungi banyak aktivitas terkait ‘social overhead capital’. Sementara pembangunan infrastruktur publik di Indonesia mendapat perhatian penting sehingga dalam RPJM tahun 2010-2014, pemerintah akan melakukan percepatan penyediaan, kuantitas dan kualitasnya.
Pemerintah pun melihatnya bukan saja dari sisi ekonomi saja, tetapi dari berbagai perpektif kepentingan nasional yang strategis dan prioritas, baik dalam menunjang program revitalisasi pertanian, mengatasi kemiskinan dan keterisolasian, maupun untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir.
Sedangkan dalam daftar prioritas nasional, infrastruktur ini masuk peringkat ke enam dari 11 program. Terdapat 7 substansi inti dari program aksi di bidang infrastruktur yaitu yang berkaitan dengan, tanah dan tata ruang,jalan, perhubungan, perumahan rakyat, pengendalian banjir,telekomunikasi, dan transportasi perkotaan.
Dari data yang ada besaran nilai investasi infrastruktur dibandingkan dengan PDB yang ternyata menunjukkan penurunan pada tahun 1993 – 2002 (Gambar 1.). Pada tahun fiskal 2003/2004 rasionya 5,34 sedangkan pada tahun fiskal 2002, rasionya menurun tajam lebih dari 50% menjadi 2,33. Dalam lingkup regional (Asia), angka-angka tersebut masih dibawah rasio yang sama di beberapa negara lainnya di Asia pada tahun 2005, sebut saja Laos dan Mongolia dengan rasio 4 – 7% serta China, Thailand, dan Vietnam dengan rasio diatas 7% (Mustajab, 2009).
Sementara itu, investasi yang dilakukan oleh swastaternyatatidak menunjukkan kondisi yang menggembirakan, setidaknya dalam tahun ketersediaan data dibawah ini, dimana investasi swasta tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1996 dengan nilai investasi sebesar US$ 8,4 miliar (Dikun, 2003). Namun sayang besaran nilai investasi tersebut menurun pasca krisis ekonomi sehingga sampai tahun 2000 angkanya tidak sampai mencapai US$ 1 miliar (Gambar 2.).
Gambar 2. Investasi Infrastruktur Oleh Swasta di Indonesia
Sumber : Dikun (2003)
Konseptualisasi Peran Infrastruktur
Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik
dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Salah satu infrastruktur yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam lingkup negara ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur transportasi.
Transportasi adalah infrastruktur yang mampu menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat (barang dan manusia/penumpang), dan menghubungkan resources dan hasil produksi ke pasar (perdagangan/ trade). Transportasi ini pun berdampak pada kesejahteraan masayarakat seperti, perdagangan antar wilayah, perluasan pasar, terciptanya kompetisi, dan penyebaran pengetahuan, danmeningkatnya aksesibilitas penduduk terhadap sarana pendidikan dan kesehatan dimana pada akhirnya akan meningkatkan pula kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat (Gambar3.) Hubungan Antara Infrastruktur Transportasi,Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat
Sumber : Litbang Dephub dan LPPM ITS (2004)
Pengaruh Infrastruktur Dalam Ekonomi
Infrastruktur merupakan driving force dalam pertumbuhan ekonomi. Perannya dalam mengembangkan sebuah wilayah tentu tak ada yang meragukannya lagi. Sehingga beberapa fakta empiri menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan output ekonomi. Sebuah pernyataan yang dilansir oleh World Bank (1994) bahkan berani menyatakan bahwa secara average peningkatan stok infrastruktur sebesar 1% akan berasosiasi dengan peningkatan PDB sebesar 1% pula (Gambar 4.). Sebuah pernyataan yang menjanjikan sekaligus menantang semua negara untuk menindaklanjutinya dengan meningkatkan pasokan infrastrukturnya.
Gambar 4. Korelasi Antara Stok Infrastruktur Dengan PDB Per Capita Pada Semua Negara di Dunia
Sumber : The World Bank (1994)
Disisi lain, eksistensi infrastruktur dalam konteks dinamika suatu negara atau wilayah mengalami perubahan-perubahandasar seiring dengan perkembangan atau perubahan kebutuhan. Semakin maju negara / wilayah, kebutuhan jenis infrastruktur akan mengalami perubahan, dimana kontribusi dari infrastruktur kelistrikan, transportasi (jalan), dan telekomunikasi akan semakin dominan (Gambar 5), relatif terhadap infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih dan irigasi (World Bank, 1994).
Gambar 5. Rata-rata Persentase Kebutuhan Infrastruktur Untuk Tiap Kelompok Pendapatan di Dunia
Sumber : The World Bank (1994)
Semakin maju negara, maka peran jasa infrastruktur menyumbang nilai tambah akan semakin besar. Data dari World Bank (1994) menunjukkan umumnya infastruktur jenis transportasi dan komunikasi memiliki peran yang lebih besar dalam menyumbang nilai tambah dengan proporsi terhadap PDB sebesar 5,34% untuk low-income countries, 6,78% untuk middle-income countries, dan 9,46 % untuk high-income countries, dibandingkan dengan infrastruktur kelistrikan dan air dengan nilai proporsi terhadap PDB yang bervariasi antara 1,29 % untuk low-income countries, 2,24% untuk middle-income countries, dan 1,87 % untuk Faktan yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi merupakan hal yang jamak dimana keberadaan akses, baik berupa jalan raya, rel kereta api, rute angkutan penyeberangan dan pelayaran, maupun rute penerbangan akan berpotensi mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, walaupun dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda.
Dalam konteks sistem industri, peran infrastruktur juga sangat vital karena mampu diyakini meningkatkan produktivitas dimana pada akhirnya akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu peran infrastruktur dalam ekonomi bukan sekedar ketersediaan (availibility) menjadi kuantitas dan kualitas.
Peran penting yang dijalankan oleh infrastrukturdapat menjadi sandungan ketika besaran investasi atau pengeluaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk infrastruktur publik mengalami penurunan. Inilah barangkali salah satu penyebab menurunnya peran sektor pertanian dalam menunjang output ekonomi baik secara nasional maupun secara regional. World Bank (2008) memperoleh temuan bahwa dari pengamatannya terhadap beberapa negara di dunia, terdapat trend yang cukup signifikan bahwa negara berbasis ekonomi pertanian (agriculture-based countries) sedang mengalami metamorfosis menuju ke negara berbasis ekonomi transisi (transforming countries), sedangkan trend serupa juga terjadi dimana negara berbasis ekonomi transisi (transforming countries) juga sedang bertransformasi ke negara berbasis ekonomi kota (urbanized countries).
Fakta empiri menurunnya kinerja infrastruktur disajikan dalam format infrastructure gap antara negara-negara Amerika Latin dengan negara-negara di Asia Timur dimana dalam kurun waktu 1980- 1997 terjadi peningkatan gap sampai sebesar 40-50 % untuk panjang jalan, 50-60 % untuk telekomunikasi, dan 90-100 % untuk kelistrikan. Dampaknya adalah penurunan kinerja ekonomi yang sangat signifikan dalam bentuk terjun-bebasnya pertumbuhan output ekonomi.
Bagaimana dengan peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Dengan menggunakan data nasional tahun 2000-2007, Mustajab (2009) melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran infrastruktur di Indonesia, dan kesimpulannya menunjukkan temuan yang positif dimana pengembangan infrastruktur memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Keterkaitan Timbal Balik Antara Infrastruktur Dan Ekonomi
Keterkaitan antara infrastruktur dan ekonomi sudah lama menjadiperbincangan bagi para pengambil kebijakan. Bagi para penentu kebijakan, pengembangan dan pembangunan prasarana sudah barang tentu diharapkan akan menjadi driving force bagi pengembangan ekonomi. Sedangkan dalam ranah akademis, keterkaitan antara keduanya masih menjadi bahan perdebatan. Dalam World Development Report tahun 1994 dinyatakan bahwa keterkaitan antara investasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi belum merupakan suatu keniscayaan. Artinya, apakah investasi di infrastruktur menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau apakah pertumbuhan ekonomi menyebabkan tumbuhnya investasi di infrastruktur belum sepenuhnya dapat dijelaskan (established).
Dalam ketekaitan antara infrastruktur dan ekonomi, penelitianBadan Litbang Departemen Perhubungan bekerjasama dengan LPPM ITS pada tahun 2004 menunjukan, hasil uji Granger causality dengan menggunakan data tahun 1999-2003 yang dilakukan dengan basis wilayah pulau besar menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara infrastruktur transportasi dan ekonomi, dan terdapat diferensiasi hubungan kausalitas antara tiap pulau besar tersebut (Gambar 7.). Di hampir semua pulau (Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi) terdapat hubungan kausalitas yang bersifat dua arah, dimana pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi.
Kesimpulannya untuk kasus di Indonesia secara keseluruhan terlihat peran infrastruktur transportasi dalam pertumbuhan ekonomi, atau dalam bahasa lain dapat dikatakan seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan infrastruktur transportasi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pengaruh tersebut tidaklah terjadi seketika, namun baru nyata pada perioda ke empat setelah terjadi peningkatan kinerja infrastruktur transportasi (Litbang Dephub dan LPPM ITS, 2004).
Kasus Infrastruktur Jembatan Suramadu
Sejumlah kasus keberhasilan infrastuktur dalam mendorong ekonomi tersebut kemudian menggugah Pemerintah Indonesia untuk menggunakan instrumen yang serupa. Salah satu infrastruktur strategis yang dibangun dengan menelan dana sekitar Rp 4,5 triliun adalah jembatan Suramadu. Dampaknya pun diprediksikan akan membawa banyak manfaat ketika Pemerintah membangun Suramadu yang menghubungkan antara daratan pulau Jawa bagian Timur dengan pulau Madura.
Persoalan mendasar yang terjadi di wilayah ini (Gerbangkertosusila) adalah disparitas ekonomi wilayah. Pada tahun 2002, nilai PDRB Madura adalah Rp 8,2 Triliun, sedangkan PDRB wilayah Gerbangkertosusila pada tahun yang sama telah mencapai Rp. 64,5 triliun. Ini berarti bahwa pada tahun 2002 PDRB wilayah Gerbangkertosusila telah mencapai hampir 10 kali lipat dari PDRB Madura.
Pada saat ini tentunya prediksi tersebut belum dapat dirasakan karena jembatan Suramadu baru setahun lebih beroperasi. Namun dengan berkaca pada peran infrastruktur dan keterkaitan antara infrastruktur dan ekonomi, ada 2 hal yang dapat menjadi catatan, yaitu pertama, fenomena keterkaitan tersebut hendaknya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi penguatan dampak positif ekonomi yang diharapkan dari jembatan Suramadu, dan yang kedua adalah tidak hanya memandang manfaat ekonomi sebagai satu-satunya harapan unggulan, namun juga manfaat lainnya baik dalam konteks sosial, budaya, maupun lingkungan yang juga tidak kalah pentingnya dalam membangun Madura ke depan.
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG