Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang dari calon PNS. Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat kedalam Jabatan Fungsional Penata Ruang.
Persyaratan :
1. Berstatus PNS;
2. Berijazah paling rendah S1/D4 bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Geografi, Geodesi atau Teknik Geologi;
3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

Kirimkan surat permohonan dari Kepala Dinas ditujukan kepada :
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Tembusan : Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Setditjen Tata Ruang

Surat permohonan dapat dikirim ke alamat kami :
Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Ditjen Tata Ruang
Gedung Ditjen Tata Ruang Lantai 4 Wing 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

serta mengirimkan dalam bentuk file ke email : fungsionalpenataruang@gmail.com dengan subyek Pengajuan Rekomendasi Pengangkatan [nama instansi]

1. Surat usulan dari Kepala Dinas tembusan BKD;
2. Daftar Riwayat Hidup Pegawai;
3. Copy SK CPNS Legalisir;
4. Copy SK PNS Legalisir;
5. Copy Ijazah S1 dan atau S2 Legalisir;
6. SKP 1 Tahun terakhir;

Kirimkan surat permohonan dari Kepala Dinas ditujukan kepada : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tembusan : Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Setditjen Tata Ruang

Surat permohonan dapat dikirim ke alamat kami :
Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Ditjen Tata Ruang Gedung Ditjen Tata Ruang Lantai 4 Wing 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

serta mengirimkan dalam bentuk file ke email : fungsionalpenataruang@gmail.com dengan subyek Usulan Peserta Diklat Jafung [nama instansi]

1. Surat usulan dari Kepala Dinas/Pejabat Pembina Kepegawaian (Eselon II);
2. Daftar Riwayat Hidup Pegawai;
3. Copy SK CPNS Legalisir;
4. Copy SK PNS Legalisir;
5. Copy Ijazah S1 dan atau S2 Legalisir;
6. SKP 1 Tahun terakhir;

Semua usulan yang masuk akan melalui seleksi pemberkasan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang. Seleksi ini akan didasarkan pada kesesuaian pendidikan, serta tugas dan fungsi pegawai di unit kerjanya.

Calon peserta yang diterima akan menerima Surat Pemanggilan Diklat dari Direktorat Jenderal Tata Ruang kurang lebih 1(satu) bulan menjelang pelaksanaan. Apabila membutuhkan informasi, silahkan menghubungi Sekretariat melalui email atau telpon.

Para calon peserta agar rutin memeriksa informasi yang ditayangkan pada website ini. Apabila perubahan bersifat mendadak, maka sekretariat akan langsung menghubungi kontak yang tercatat pada berkas usulan.

1. Membuat DUPAK dan ditandatangani oleh Pejabat Administrator (Eselon III) dan dibuat rangkap
2. Menyiapkan surat pengantar oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Dinas/Kepala Badan ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Dokumen dapat dikirim ke alamat kami :
Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Ditjen Tata Ruang Gedung Ditjen Tata Ruang Lantai 4 Wing 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

serta mengirimkan DUPAK (excel) ke email : fungsionalpenataruang@gmail.com dengan subyek DUPAK [nama] Periode (I/II Tahun ...)

1. Masa penilaian diisi dengan memperhatikan pengajuan DUPAK sebelumnya.
2. Keterangan perorangan diisi sesuai data terbaru. Contoh pengisian keterangan perorangan terlampir.
3. Pengisian persentase angka kredit untuk setiap butir kegiatan memperhatikan jenjang pelaksana yaitu 100% untuk jenjang yang sejajar, 80% untuk 1 (satu) tingkat diatas atau dibawah, dan 0% untuk 2 (dua) tingkat diatas jenjang saat ini.
4. Pengisian persentase angka kredit untuk penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penataan ruang yang diterbitkan secara nasional maka persentasenya adalah :
jika terdiri dari 2 (dua) orang penulis : 60% untuk penulis utama dan 40% untuk penulis pembantu, jika terdiri dari 3 (tiga) orang penulis : 50% untuk penulis utama, 25% untuk masing-masing penulis pembantu, jika terdiri dari 4 (empat) orang penulis : 40% untuk penulis utama, 20% untuk penulis pembantu
5. Pengisian persentase angka kredit sebagai anggota tim penyusunan pedoman/buku di bidang penataan ruang maka persentasenya adalah 40%.

1. Surat Penyataan Melakukan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang dan/atau Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (SPMK) yang dibuat per Unsur Utama dan ditandatangani oleh Pejabat Administrator. Uraian kegiatan pada SPMK disusun berdasarkan urutan unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang ada pada DUPAK.
2. Bukti fisik melakukan kegiatan yang disusun dan dikelompokkan berdasarkan unsur utama dan diurutkan berdasarkan unsur kegiatan. Penyusunan bukti fisik agar sesuai dengan urutan uraian kegiatan yang tercantum dalam penulisan SPMK.
3. Copy PAK terakhir, SK Pangkat Terakhir, dan SK Jabatan Terakhir.
4. Seluruh dokumen kelengkapan pengajuan DUPAK disusun dalam binder ring A4/FC 70mm/80mm dan diberi keterangan pada sisi samping binder berupa Nama, Masa Penilaian dan Nomer Binder (menunjukkan jumlah nomer dan jumlah binder yang akan disampaikan).
5. Pegawai dinyatakan terdaftar apabila telah kelengkapan dokumen hardcopy DUPAK dan Excel DUPAK telah diterima dan diverifikasi oleh Sekretariat.
Panduan dapat di lihat pada halaman download.

1. Kementerian/Dinas/Badan melakukan perhitungan kebutuhan formasi menggunakan blangko perhitungan formasi jafung Penata Ruang (ada di halaman download).
2. Berdasarkan perhitungan formasi, Kementerian/Dinas/Badan mengajukan usulan nama pegawai yang akan menduduki formasi tersebut kepada BKD/Biro Kepegawaian disertai dengan kelengkapan berkas.
3. Biro Kepegawaian/BKD memeriksa berkas dan formasi, kemudian melakukan update e-Formasi yang ada di Kementerian PAN dan RB.
4. Biro Kepegawaian/BKD mengajukan usulan inpassing kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
5. Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN akan melakukan verifikasi berkas. Bagi instansi yang telah lengkap berkasnya akan mendapatkan jadwal pelaksanaan inpassing yang akan diumumkan melalui website.

Catatan : Inpassing dilaksanakan mengikuti aturan dan kebijakan Kementerian PANRB. Dengan telah berakhirnya masa inpassing, pengangkatan pegawai kedalam jabatan fungsional dilakukan menggunakan mekanisme Perpindahan Jabatan.

1. Surat Usulan yang ditandatangani Kepala BKD/ Kepala Biro.
2. Copy SK PNS yang dilegalisir.
3. Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir.
4. Salinan SK Jabatan terakhir yang dilegalisir.
5. Salinan Ijazah S1 dan S2 (bila ada) yang dilegalisir.
6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disipilin tingkat ringan/sedang/berat.
7. Salinan SKP yang dilegalisir 2 tahun terakhir.
8. DRH sesuai format berlaku. (silahkan menggunakan DRH sampai format DRH di upload).

Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang merupakan mekanisme pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat dilakukan melalui:

  1. Pengangkatan Pertama; (lihat bab Rekomendasi Pengangkatan Pertama JF Penata Ruang)
  2. Perpindahan dari jabatan lain; dan
  3. Promosi.

Persyaratan Umum

Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui mekanisme perpindahan jabatan dari jabatan lain  harus memenuhi beberapa persyaratan  umum sebagai berikut:

  • Berstatus PNS;
  • Berijazah paling rendah S-1 dan D-IV  dengan kualifikasi pendidikan perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi  atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang  yang ditetapkan  oleh instansi Pembina;
  • Lulus Uji Kompetensi ;
  • Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang paling singkat 2 (dua) tahun;
  • Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • Berusia maksimal:
  1. 53 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Pertama s.d. Muda;
  2. 55 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Madya; dan
  3. 60 tahun bagi yang akan menenpati jenjang Ahli Utama.

Persyaratan Berkas

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:

  • Surat usulan calon peserta dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah kepada Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  • Salinan SK CPNS yang telah dilegalisasi;
  • Salinan SK PNS yang telah dilegalisasi;
  • Ijazah minimal S1/DIV dan S2 asli IV  sesuai kualifikasi pendidikan perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur,  teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi (Iijazah S3 dilampirkan bila ada);
  • SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  • SK pengangkatan dalam jabatan dan/atau SK penempatan pegawai terakhir yang telah dilegalisasi;
  • Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat keterangan memiliki pengalaman pernah melaksanakan tugas dibidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  • Penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • DaftarRiwayat Hidup; dan
  • Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang.

PNS yang bermaksud mengajukan pengangkatan melalui mekanisme Perpindahan Jabatan harus berusia maksimal:

  1. 53 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Pertama s.d. Muda;
  2. 55 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Madya; dan
  3. 60 tahun bagi yang akan menenpati jenjang Ahli Utama.

Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara. Aturan yang mendasarinya adalah :

  1. PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
  2. Surat Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor B/639/M.SM.02.00/2021tanggal 3 November 2021 tentang Moratorium Pengusulan Jabatan Fungsional Baru;
  3. Surat Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 tanggal 23 Desember 2021 terkait Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

 

  1. Mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan PANRB 17/2021;
  2. Di koordinasi oleh Sekretariat Jenderal untuk Kementerian Pusat dan oleh Instansi Pembina Kepegawaian Tingkat Daerah untuk Badan/Dinas daerah.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang. Pejabat Fungsional Penata Ruang wajib melaksanakan Uji Kompetensi sebagai syarat perpindahan jenjang jabatan dan kenaikan jenjang jabatan.

    1. Tahap Verifikasi Formasi jabatan Fungsional Penata Ruang Unit Kerja;
    2. Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas melalui cbt.atrbpn.go.id;
    3. Verifikasi Berkas Administrasi;
    4. Pengumuman Seleksi Administrasi (Pemanggilan Peserta uji Kompetensi);
    5. Pelaksanaan Uji Kompetensi:
      1. Uji Tulis CBT melalui cbt.atrbpn.go.id;
      2. Wawancara Kompetensi Teknis;
      3. Wawancara Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
    6. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Peserta Uji Kompetensi meliputi:

    1. PNS yang akan diangkat kedalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain;
    2. PNS yang akan diangkat kedalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui mekanisme promosi;
    3. Pejabat Fungsional Penata Ruang yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan
    4. PNS yang akan diangkat kembali menjadi pejabat Fungsional Penata Ruang setelah diberhentikan

          1. Surat usulan calon peserta dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah kepada Sekretaris Jenderal u.b. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN;
          2. SK CPNS dan SK PNS yang telah di legalisasi;
          3. Scan Ijazah asli  minimal S1/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan perencanaan wilayah dan kota/planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, atau teknik geologi (Ijazah S2 dan S3 dilampirkan bila ada);
          4. SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi. Bagi Pegawai yang telah memiliki gelar pendidikan S2/S3 dan belum tercantum pada SK pangkat terakhir agar melampirkan Surat Ijin Pencantuman Gelar (IPG) atau Surat Keterangan Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
          5. SK Pengangkatan dalam Jabatan dan/atau SK penempatan pegawai terakhir yang telah di legalisasi;
          6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
          7. Penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
          8. Calon Peserta Berusia Maksimal:
            • Pertama s.d. Muda: 53 Tahun
            • Madya: 55 Tahun;
          9. Daftar riwayat hidup; dan
          10. Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dari Dinas dengan melampirkan BA verifikasi formasi.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Ruang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Periode I dilaksanakan pada bulan April-Mei, Periode II dilaksanakan pada bulan September-Oktober.

Silakan menyampaikan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Ruang dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya:

  1. Surat Pengantar yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Tata Ruang Perihal Penyampaian SK Pengangkatan JF Penata Ruang;
  2. SK PNS;
  3. SK Pangkat Terakhir/ SK CPNS;
  4. SK Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional;
  5. Ijazah Terakhir;
  6. DRH (dilengkapi Nomor HP dan email aktif); dan
  7. SKP 1 Tahun Terakhir.

Dikirimkan dalam bentuk softfile melalui email fungsionalpenataruang@gmail.com dengan subjek "Penyampaian SK Pengangkatan JF Penata Ruang [Nama Instansi]".

Terima kasih.